Contoh Perdes Pungutan Desa PDF dan Doc

Contoh Perdes Pungutan Desa PDF dan Doc ➽➽✅➽➽ |  ➽➽✅➽➽ Untuk melaksanakan pungutan desa secara legal, Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu membahas, menyepakati, dan menetapkan rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pungutan Desa.  Apa yang dimaksud dengan Perdes tentang Pungutan Desa? Perdes Pungutan Desa adalah peraturan desa yang mengatur jenis dan ketentuan besaran biaya pungutan desa. Perdes ini menjadi dasar hukum pelaksanaan pungutan desa.

Bukan soal dari siapa dipungut, atau kepada siapa pungutan uang/dana itu akan dimanfaatkan. Akan tetapi ini lebih menyangkut tentang legal (sah) atau tidak legalnya suatu perbuatan di mata hukum.

Jika kebetulan Anda saat ini berkecimpung di Desa. Entah itu kategori Desa Wisata, Desa Siaga, atau pun yang lainnya. Entah sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau pun BPD.

Jika ingin melaksanakan pemungutan di wilayah Desa. Dan bersamaan dengan itu untuk menghindari akibat hukum dan sosial yang muncul dari ketiadaan regulasi yang mengatur pungutan desa.

Maka Anda harus terlebih dahulu membuat rancangan (draft) peraturan desa yang mengatur Pungutan Desa.

Dokumen-dokumen apa saja yang menjadi kelengkapan Perdes Pungutan Desa?

Diantaranya:

• Surat Undangan Rapat/Musyawarah
• Berita Acara dan Notulen Musyawarah/Rapat
• Nota Kesepakatan Bersama/Nota Kesepahaman Bersama/MoU
• Surat Keputusan (SK) BPD
• Foto Dokumentasi Kegiatan Rapat/Musyawarah

Meski pungutan desa adalah termasuk Kewenangan Desa. Namun harus diingat bahwa dalam pembuatan Perdes juga harus mengacu pada peraturan yang lebih tinggi.

Tentu ini sesuai 2 asas hukum yang dipegang teguh berikut ini:

1. lex specialis derogat legi generalis (hukum yang sifatnya umum mengesampingkan hukum yang sifatnya umum)
2. lex superior derogat legi inferior (hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah)

Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dalam pungutan desa?

Apa saja jenis-jenis pungutan yang di Desa, diantaranya:

• Sewa Balai Pertemuan
• Sewa Toko Desa
• Sewa Bangunan milik Desa
• Dan lain-lain

Apa saja jenis-jenis pungutan yang tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Desa, diantaranya biaya pengurusan:

• Surat Keterangan
• Surat Pengantar; dan
• Surat Rekomendasi

Karena itulah sebelum penetapan, rancangan Perdes pungutan desa perlu dievaluasi/diasistensi oleh pihak terkait.

Cek juga: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Sejak kapan peraturan desa tentang pungutan desa diberlakukan?

Masa berlakunya peraturan desa tentang pungutan desa adalah sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Pertanyaan kemudian adalah:

Bagaimana cara membuat Perdes tentang Pungutan Desa?

Apakah Anda mencari contoh Perdes Pungutan Desa dalam format PDF maupun Doc (Word)?

Berikut ini cuplikan redaksi konsideran dan pasal-pasal terkait dengan peraturan desa mengenai Pungutan Desa terbaru:

Contoh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa

KEPALA DESA .................

KABUPATEN .................

PERATURAN DESA ........................

NOMOR ............... TAHUN 2019

TENTANG

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .............................,

Menimbang :

• bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dipandang perlu mengadakan Pungutan Desa;
• bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Mengingat  :

1. Undang-Undang Nomor ..... Tahun ......... tentang Pembentukan Daerah ................................. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6  Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor ..);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Daerah Kabupaten ................. Nomor ...Tahun ... tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten ................. Tahun ... Nomor ...);
12. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun ... Nomor ...);
13. Peraturan Bupati ................. Nomor ..... Tahun ..... tentang Pungutan Desa (Berita Daerah Kabupaten ................. Tahun ... Nomor ...);
14. Peraturan Desa ................. Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa...Tahun....-...(Lembaran Desa Tahun...Nomor..).
15. Peraturan Kepala Desa ....
16. Dan seterusnya..

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................

Dan

KEPALA DESA .................

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ................. KECAMATAN ................. KABUPATEN ................. TENTANG PUNGUTAN DESA.

Pasal 1

Agar Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka ditetapkan jenis dan ketentuan besaran biaya Pungutan Desa.

Pasal 2

Rincian mengenai jenis dan besarnya pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Pasal 5

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di .................

Pada tanggal .......

KEPALA DESA .................

LA ODE MUHAMAD FIIL MUDAWAT

Diundangkan di ..........

Pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA ......

MULIATI

LEMBARAN DESA ..... TAHUN 2019 NOMOR ....

Keterangan: Bentuk dan teks konsideran, serta dasar hukum Perdes diatas memang belum teratur.

Jika Anda mau yang lebih baik. Anda dapat mendownload file secara lengkap.

Jika Anda membutuhkan file dokumen perdes terbaru ini. Silahkan Anda download pada link download dibawah ini:

Contoh Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Doc (Word)

atau:

Download Perdes Pungutan Desa PDF

Apabila dirasa perlu, postingan ini akan Kami update jika ada yang belum sempat Kami jelaskan.

Jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan kepada Kami. Atau ada keterangan-keterangan yang Kami lewatkan dalam artikel ini. Silahkan ingatkan Kami.

Beritahu Kami dengan meninggalkan jejak digital Anda melalui kolom komentar atau via layanan konsultasi gratis di Whatsapp.

Untuk review mengenai Format Perdes dan Perkades lainnya di Desa/Desa Adat/Kelurahan/Gampong/Nagari/Kampung akan Kami bahas pada postingan selanjutnya.

Cek juga: Contoh Perdes Penyertaan Modal BUMDes

Demikian ulasan tentangContoh Perdes Pungutan Desa PDF dan Doc. Semoga penjelasan contoh format PDF dan Doc (Word) yang Kami berikan dapat berguna untuk Sobat Desa. Terutama Pemerintah Desa dan BPD sebagai bahan untuk menyusun, menetapkan, dan memberlakukan peraturan desa ini.

(Terima kasih kepada Sobat Desa dari Kebumen, Purworejo, dan Majalengka yang telah Request contoh perdes ini)