Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Permendagri 40 Tahun 2020 tersebut berisi pedoman dalam menyusun perencanaan kegiatan tahunan atau rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021.
Demi memastikan efektivitas jalannya pembangunan di Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya di tahun 2021, dipandang perlu adanya sinergi perencanaan program kerja tahunan. Baik itu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui RKPD tahun 2021.
Oleh karena pentingnya sinergi dalam perencanaan program kerja tahunan, maka perlu pedoman penyusunan RKPD tahun 2021. Atas dasar itulah kemudian Mendagri menetapkan Permendagri No 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021.
Dalam ulasan ini, Kami akan memberikan penjelasan singkat dan tak lupa Kami lampirkan juga file dokumen Permendagri 40 tahun 2020 bagi Sobat mau download Permendagri ini beserta Lampiran-nya dalam bentuk format PDF.
Baca : Sistematika/Prosedur/Alur/Tahapan Penyusunan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang benar
RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2021 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sedangkan Permendagri 40 Tahun 2020 adalah dasar hukum penyusunan RKPD tahun 2021 sebagaimana rancangan RKPD tahun 2020 didasarkan pada Permendagri Nomor 31 Tahun 2019.
- Permendagri No 41 Tahun 2020
- Kumpulan Permendagri tentang Desa terbaru
- Permendagri 17 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Satpol PP dan Lampiran
- Permendagri 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
- Download Permendagri No 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Pemda dalam bentuk PDF
- Download Permendagri No 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS dan Lampiran
- Download Permendagri 90 Tahun 2019 dan Lampiran
- Download Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan
- Download Permendagri 14 Tahun 2016 format PDF
- Download Permendagri 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Pakaian Dinas PNS
- Download Salinan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa PDF dan Doc
- Download Isi Salinan Permendagri No 67 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa PDF
- Download Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Lampiran Format PDF dan Doc
- Download Permendagri No 79 Tahun 2018 tentang BLUD PDF
- Download Permendagri 12 Tahun 2017 tentang Cabang Dinas dan UPTD beserta Lampiran
- Download Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah beserta Lampiran Format PDF dan Word
- Permendagri 111 Tahun 2014 dan Lampiran Format PDF dan DOC
- Download UU Rumah Susun Terbaru
- Download Permendagri No 13 Tahun 2018 PDF
- Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Download PDF Permendagri 86 Tahun 2017 dan Lampiran
- Peraturan Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2019
- Download Permendagri No 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- Download Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Lampiran
- Download Permendagri No 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lampiran
- Download Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Format PDF dan Doc (Word)
- Download Permendagri 86 Tahun 2017 dan Lampiran Format PDF
- Download Permendagri 130 Tahun 2018 tentang Kelurahan dan Lampiran PDF
- Download Permendagri 84 Tahun 2015 tentang SOTK Desa dan Lampiran
- Download Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Format PDF dan Doc
Dalam permendagri tentang penyusunan RKPD 2021 ini dijelaskan bagaimana tata cara/mekanisme dalam tahapan penyusunan rancangan awal (ranwal) maupun rancangan akhir RKPD 2021.
Menurut pembacaan Kami, ada yang berbeda pada aturan penyusunan dokumen RKPD untuk 2021 dibanding dengan tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Yang paling menonjol adalah soal kebijakan penanganan pandemi.
Sebagaimana yang format-administrasi-desa.blogspot.com kutip dari Pasal 2 ayat (2), (3), dan (4) Permendagri No 40 Tahun 2020 yang berbunyi:
(2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
b. prioritas pembangunan daerah; dan
c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
d. kebijakan penanganan pandemi corona virus disease 19 di daerah.
(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada RKP Tahun 2021 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2021 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Di dalam lampiran Permendagri 40/2020 terdapat beberapa form atau format dokumen perencanaan RKPD tahun 2021 yang dapat membantu Pemerintah Daerah guna efektivitas kegiatan penyusunan rancangan dokumen tahunan ini hingga penetapannya melalui Perkada tentang RKPD 2021.
Berdasarkan atau berpedoman pada Perkada tentang RKPD Tahun 2021, Pemerintah Daerah menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2021.
Bagaimana dengan contoh ranwal RKPD 2021?
Kami tegaskan, dalam ulasan kali ini Kami tidak membahas mengenai contoh RKPD 2021, tapi permendagri tentang RKPD 2021. Itulah tema tulisan ini.
Oke, bagi Sobat yang membutuhkan file Permendagri 40 Tahun 2020 dan Lampiran-nya dalam bentuk PDF (bukan DOC/Word), silahkan download melalui link download dibawah ini:
Download Permendagri Nomor 40 Tahun 2020 beserta Lampiran. PDF.PDF
Apabila ada hambatan atau kendala dalam proses download, silahkan beritahu Kami.
Untuk Anda yang juga mencari peraturan perundangan-undangan terkait atau contoh format administrasi surat menyurat lainnya. Silahkan cari dan telusuri lebih lanjut hanya di Blog format-administrasi-desa.blogspot.com
Demikian pemaparan Kami terkait Permendagri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD 2021 dan Lampiran. Semoga file dokumen PDF yang Kami lampirkan di atas dapat berguna bagi Anda. Utamanya bagi Tim Penyusun RKPD (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) yang mencari dasar hukum RKPD 2021 ini secara online.
Tidak ada komentar
Posting Komentar